Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, Penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta tidak bisa tanpa melibatkan daerah penyangga di sekitar DKI.

"Tidak bisa melalui satu sektor saja melainkan melibatkan multi pihak termasuk juga administrasi pemerintahannya,"ujarnya saat mengadakan Raker dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Jawa Barat, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis, (31/1).

Menurut Yasti, selain kordinasi juga tentunya tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi anggaran yang dibutuhkan dalam menanggulangi banjir ini. "Perlu adanya program membangun sumur resapan Biopori, di seluruh DKI Jakarta dan penyangganya," paparnya.

Dia menambahkan, kegiatan itu harus dilakukan terus menerus selain pemulihan kapasitas Sungai dan pengendalian banjir melalui kegiatan pengerukan dan normalisasi sungai termasuk juga perbaikan drainase harus menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurutnya, khusus anggaran Banjir memang sudah diputuskan pembahasan Banjir DKI bersama Presiden RI pada tanggal 20 Januari lalu. "Karena itu kita perlu mengadakan Raker dengan Menteri PU, Basarnas, BNPB. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Sekda Propinsi Jabar, guna membahas anggaran APBN dan APBDnya," tambahnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.